“Ada Apa Dengan Jokowi?”, tanya sebagian pendukung presiden asli Solo itu. Mereka kaget, heran, dan tidak habis pikir dengan sikap Jokowi yang dinilai mengkhianati perjuangan.
Jokowi divonis bersalah karena sedang membangun dinasti dalam pemerintahannya. Tidak hanya itu saja, Jokowi bahkan dinilai mencederai konstitusi dengan ikut cawe-cawe dalam putusan MK yang memuluskan langkah Gibran, putranya, melenggang ke istana sebagai cawapres.
Bagai nila setitik rusak susu sebelanga. Kurang lebih demikian rasa campur aduk pendukung garis keras Jokowi. Prestasi Jokowi selama menjadi presiden yang dulu dipuja-puja, kini hilang sekejap hanya gara-gara Gibran berbalik arah menjadi lawan politik partai yang membesarkan Jokowi dan keluarganya, PDIP.
Padahal, hasil survey dari beberapa lembaga, termasuk LSI, pada Juli 2023 merilis angka 81,9% tingkat kepuasan warga terhadap kinerja Jokowi dan pemerintahannya. Tapi, lagi-lagi, kepuasan ini tidak lagi penting bagi kader-kader PDIP Pro Ganjar yang terlanjur “sakit hati” dengan Jokowi.
Benarkah Jokowi berkhianat? Benarkah ia sedang membangun dinasti kekuasaan dengan majunya Gibran dan terpilihnya Kaesang sebagai Ketum PSI? Benarkah ia sedang cawe-cawe dalam putusan MK yang kontroversial itu, terlebih ketua MK juga masih kerabat Istana?
Hingga detik tulisan ini dibuat, belum ada jawaban yang pasti meski indikator dan analisis pakar mengarah ke situ. Tapi, itu semua hanya penilaian subyektif belaka. Belum ada yang tahu pasti langkah zigzag politik tingkat dewa ala Jokowi.
Dalam banyak kesempatan, Jokowi sering menyampaikan betapa pentingnya percepatan pembangunan, mulai dari infrastruktur yang merata, IKN, dan yang terpenting hilirisasi sebagai proyek kebanggaan pemerintah RI.
Selain itu, kebijakan luar negeri Jokowi juga strategis. Keberaniannya menstop ekspor hasil tambang dan produk pangan Indonesia ke luar negeri hingga digugat negara asing merupakan gaya politik heroik ala Jokowi yang patut diacungi jempol. Jelas, hal ini memberi dampak positif terhadap perekonomian dalam negeri di tengah lesunya pasar global yang tidak menentu akibat konflik, iklim, dan lain sebagainya.
Jokowi yang dahulu dituduh antek asing, ternyata kebijakannya justru melawan asing. Artinya, baik di kancah nasional maupun internasional, Jokowi diakui sebagai pemimpin dan politisi ulung, bukan kaleng-kaleng dan juga bukan sekedar petugas partai yang mudah disetir.
Jika saat ini Jokowi yang dibesarkan “Banteng”, lalu “merestui” Gibran menyeberang ke pihak Prabowo, semua itu bisa saja bagian dari langkah besar Jokowi untuk Indonesia. Tentu, Jokowi telah menganalisis plus-minus jurus politiknya ini.
Secara kalkulatif, berdasarkan hasil-hasil survey akhir-akhir ini, pasangan Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfudz bergantian di peringkat satu dan dua. Sementara Anies-Muhaimin sering di peringkat tiga, meski di beberapa lokasi juga mencapai angka yang mengungguli kedua pasangan lainnya.
Artinya, di atas kertas, pemilu capres-cawapres 2024 diperkirakan dua putaran. Jika demikian, Jokowi merasa perlu meletakkan kaki-kakinya di bawah kontestan capres-cawapres yang sedang bertanding. Bukan cawe-cawe atau berpihak, tapi semata-mata untuk memastikan proyek besar untuk Indonesia tetap bisa dilanjutkan sesuai target oleh capres-cawapres terpilih.
Pada kabinet Indonesia Maju 2019-2024 ini saja, Jokowi merangkul Prabowo, Sandiaga Uno, dan lawan-lawan politiknya untuk masuk ke dalam kabinet. Jelas sekali tujuannya agar pemerintahan berjalan stabil dan Jokowi pun berhasil.
Jokowi paham, bahwa jika Ganjar menang, Indonesia tetap baik-baik saja. Toh Ganjar dan PDIP juga punya komitmen yang sama, yakni meneruskan pembangunan ala Jokowi agar Indonesia Maju. Namun, Jokowi juga perlu memastikan bahwa jika Prabowo memang, proyek pembangunan itu tetap melesat sehingga harus ada “Gibran” di koalisi Indonesia Maju.
Lebih dari itu, Indonesia akan mendapat bonus demografi di tahun Indonesia Emas, 2030-2045. Menghadapi itu, pemimpim muda harus didorong maju sebagai kontestan politik sejak dini. Jokowi berpikir ke situ. Dia sudah lama selesai dengan dirinya sendiri. Dia juga selesai dengan partainya, pengusungnya, dan koalisinya.
Makanya, dia tidak mau ikut-ikutan drama politik yang hanya adu perasaan, bukan adu program dan gagasan. Dia itu sudah untuk Indonesia.
“Tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat” (Hadis Shahih, riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah).
Malang, 9 November 2024
www.taufiq.net
Tidak ada komentar:
Tulis komentar