Sang Nahkoda Haji

Sang Nahkoda Haji

Opini  

Sang Nahkoda Haji

Dalam sebuah acara pelaporan hasil penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012, di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan puluhan jenderal—termasuk Menko Polhukam, Kapolri, Panglima TNI, serta pejabat tinggi lainnya—Menteri Agama RI kala itu, Suryadharma Ali, menyampaikan penjelasan sekaligus tantangan terhadap berbagai kritik yang ditujukan kepada Kementerian Agama selaku penyelenggara haji.

Di tengah suasana khidmat, Pak Menteri melemparkan pertanyaan yang langsung menghentikan semua suara:

“Mohon tunjukkan kepada saya: negara adidaya mana yang mampu memberangkatkan pasukannya sebanyak 200.000 tentara—pulang-pergi—dalam tempo hanya 60 hari? Dan itu dilakukan setiap tahun!”

Ruang pun senyap. Bahkan Presiden SBY, seorang jenderal berpengalaman, terdiam.

Belum selesai di situ, Pak Menteri melanjutkan dengan logat Betawi yang kental:

“Seandainya ada… Kementerian Agama jauh lebih hebat.”

Para hadirin terkejut. “Kenapa?” tanya mereka dalam hati.

Pak Menteri pun menjelaskan perbandingannya satu per satu—dengan gaya khas yang penuh canda namun sarat makna:

“Kalau tentara, usianya rata-rata sama. Tapi jamaah haji? Usianya mulai dari 17 tahun sampai 110 tahun—itu belum termasuk musim rekor!”

Hadirin mulai tersenyum.

“Kalau tentara, penguasaan bahasa asingnya di atas rata-rata. Tapi jamaah haji? Ada yang fasih lima bahasa… ada juga yang belum lancar berbahasa Indonesia.”

“Kalau tentara, kesehatannya prima. Tapi jamaah haji? Ada yang sehat luar biasa… sampai ada yang minta mati di Tanah Suci.”

Tawa pecah. Presiden SBY ikut tertawa lepas.

“Tentara punya keterampilan seragam dan disiplin tinggi. Tapi jamaah haji? Bapak-bapak tahu sendiri lah…”

“Tentara bisa naik-turun pesawat lewat tangga atau bahkan terjun payung. Tapi jamaah haji? Banyak yang baru pertama kali naik pesawat… bahkan ada yang belum tahu cara pakai toilet pesawat!”

Suasana semakin cair. Namun Pak Menteri belum puas.

“Jadi, kalau kita bisa menyelenggarakan haji setiap tahun—dengan segala keragaman itu—itu jauh lebih hebat daripada negara adidaya manapun di dunia! Kita mengorganisir jamaah dari seluruh kabupaten dan kota: dari pesisir, kaki gunung, pedesaan terpencil… bukan dari satu batalyon yang seragam.”

Hadirin terpingkal-pingkal. Tapi sang Menteri masih punya jurus pamungkas.

“Kalau mau didramatisir lagi: misalnya perang bertujuan menduduki wilayah. Nah, Kementerian Agama ini sudah sukses besar! Kita ‘menduduki’ Mekah, Madinah, Arafah, Mina, Muzdalifah… bahkan Jabal Uhud, Jabal Rahmah, Jabal Nur, hingga Gua Hira! Bandara King Abdul Aziz, Laut Merah di Jeddah, mal, pasar—semua sudah ‘dikuasai’ oleh lebih dari 194.000 jamaah kita. Dan ‘invasi’ ini berhasil dengan korban kurang dari 500 orang. Itu artinya, angka kematian kurang dari nol persen!”

Para jenderal yang hadir hanya bisa mengangguk-angguk sambil tersenyum. Mereka sadar: apa yang disampaikan bukan sekadar pembelaan, tapi pengakuan atas kompleksitas luar biasa yang dihadapi penyelenggara haji Indonesia.

Dan sebagai penutup, Pak Menteri menyatakan dengan penuh keyakinan:

“Jadi, saya punya Dirjen Haji yang lebih hebat daripada NATO sekalipun.”

=====

Dinukil dari Buku: Sang Nakhoda: Biografi Suryadarma Ali 

Penulis: R. Taufiq El-Rachman 

Penerbit: UIN Maliki Press, 2013.

Kebijakan Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M

Kebijakan Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M

Opini  

Infografis ini merangkum kebijakan pelayanan haji tahun 1447 H/2026 M yang berorientasi pada pelayanan dan perlindungan jemaah secara efektif, aman, nyaman, efisien, berbasis data, dan terorganisir. Kebijakan tersebut berlandaskan pada UU No. 14 Tahun 2025, Perpres No. 92 Tahun 2025, serta Peraturan Menteri Haji dan Umrah No. 1 Tahun 2025. Penyelenggaraan haji diarahkan untuk mencapai tiga keberhasilan utama, yaitu sukses ritual haji, sukses ekosistem ekonomi haji, serta sukses peradaban dan keadaban haji. Karena pengelolaan haji melibatkan banyak jemaah, anggaran besar, berbagai strata sosial, banyak lembaga, dan pelaksanaan di negara lain, koordinasi antarkementerian dan lembaga menjadi unsur penting dalam keseluruhan sistem pelayanan.

Dalam aspek operasional, kebijakan mencakup kuota haji Indonesia sebanyak 221.000 jemaah, yang terdiri atas 203.320 jemaah reguler, 17.680 jemaah haji khusus, serta 4.420 petugas. Pelayanan meliputi pendaftaran, bimbingan manasik dan kesehatan, transportasi udara dan transportasi di Arab Saudi, akomodasi, konsumsi, dokumen, serta perlindungan jemaah. Di Arab Saudi, pelayanan transportasi mencakup bus antarkota, bus Shalawat, layanan Masyair, dan layanan bagi penyandang disabilitas; sedangkan layanan akomodasi meliputi hotel di Makkah, Madinah, serta tenda di Arafah dan Mina. Konsumsi juga diatur secara terstruktur, dengan maksimal 84 kali makan di Makkah dan 27 kali makan di Madinah.

Selain pelayanan teknis, terdapat sejumlah ketentuan penting bagi jemaah, seperti kewajiban memiliki izin resmi atau tasreh, membawa Kartu Nusuk sepanjang waktu, serta menggunakan sistem resmi Nusuk Masar untuk pembayaran dam atau hadyu. Aspek kesehatan juga diperketat melalui verifikasi sertifikat kesehatan dan pembatasan bagi jemaah dengan kondisi penyakit berat tertentu. Evaluasi penyelenggaraan tahun sebelumnya mendorong peningkatan edukasi jemaah, pengendalian barang bawaan, koordinasi dengan maskapai, penempatan petugas di titik rawan, serta penyederhanaan pengelolaan syarikah. Keseluruhan kebijakan tersebut diarahkan pada penguatan pembinaan, perlindungan, dan kesiapan jemaah agar pelaksanaan haji berlangsung lebih tertib, aman, dan mendukung tercapainya haji yang mabrur.

Manajemen Bimbingan Manasik Haji di Tanah Air

Manajemen Bimbingan Manasik Haji di Tanah Air

Opini  

Infografis ini menggambarkan bahwa manajemen bimbingan manasik haji di tanah air harus disusun secara terencana, terstruktur, terukur, dan terpadu. Bagian awal menegaskan dasar hukum dan tujuan strategis pembinaan, yakni membentuk kemandirian jemaah, memperkuat pembinaan, mendukung ekosistem ekonomi, dan membangun peradaban ibadah haji. Di samping itu, infografis juga menampilkan dasbor demografi jemaah reguler yang menunjukkan bahwa jumlah jemaah sangat besar, didominasi kelompok usia 41–64 tahun, dengan proporsi perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Data ini menegaskan bahwa bimbingan manasik tidak dapat dilakukan secara umum dan seragam, tetapi harus berbasis kondisi nyata jemaah.

Selanjutnya, infografis menekankan urgensi pendekatan inklusif, karena sebagian besar jemaah termasuk kategori berisiko tinggi secara medis, di samping adanya jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan pengguna kursi roda. Oleh karena itu, pembimbing perlu menguasai asas penyelenggaraan manasik, empat pilar kompetensi jemaah, struktur dan garis waktu bimbingan, serta proporsi metode yang tidak hanya bertumpu pada ceramah, tetapi juga memberi ruang lebih besar pada praktik fisik, simulasi, video terpadu, dan diskusi. Di bagian ini juga dijelaskan pemetaan kompetensi inti, kompetensi inklusif, dan kompetensi tambahan bagi ketua regu maupun ketua rombongan agar pelayanan benar-benar sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Pada bagian akhir, infografis merumuskan fokus skenario operasional khusus, penjaminan mutu, indikator kinerja utama, serta arah gerak pembinaan haji tahun 2027. Pesan utamanya ialah bahwa bimbingan manasik yang baik harus menghasilkan jemaah yang mandiri, aman, tertib, dan memahami ibadah secara utuh. Dengan demikian, keberhasilan manasik tidak hanya diukur dari penyampaian materi, tetapi juga dari perubahan metode pembimbingan, kesiapan jemaah menghadapi situasi nyata di Tanah Suci, dan tercapainya hasil yang terukur dalam pemahaman serta partisipasi jemaah. 

Makna Filosofis Umrah dan Haji

Makna Filosofis Umrah dan Haji

Opini  

Makna filosofis haji dan umrah tidak berhenti pada pelaksanaan ritual lahiriah, tetapi menekankan pesan spiritual yang membentuk cara berpikir, sikap, dan kepribadian seorang muslim. Materi ini menempatkan penghayatan sebagai inti ibadah: pembimbing haji bukan hanya dituntut memahami aspek manasik, tetapi juga memiliki kompetensi kepribadian, profesional, komunikatif, dan sosial, sehingga mampu menyampaikan bimbingan “dari hati ke hati”. Pembimbing ideal digambarkan seperti matahari yang menyinari, menyemangati, dan memberi solusi, serta harus kaya ilmu, pengalaman, dan keteladanan sebelum membimbing orang lain.

Setiap rangkaian manasik mengandung pelajaran kehidupan. Thawaf mengajarkan orientasi hidup kepada Allah dan kesadaran akan perjalanan kehidupan; sa’i dan tahallul menanamkan kegigihan, kesucian, kemuliaan, serta ketangguhan sebagaimana teladan Hajar dan Ismail; ihram mengingatkan tentang kesetaraan manusia, kematian, pelepasan atribut duniawi, dan pentingnya akhlak; sedangkan wukuf di Arafah menjadi momentum pengosongan diri dari orientasi duniawi untuk “mengisi kembali” kekuatan ruhani. Setelah itu, Muzdalifah, Mina, dan jumrah dimaknai sebagai tekad untuk semakin dekat kepada Allah sekaligus perjuangan nyata melawan sifat buruk dan godaan yang menghalangi kebaikan.

Keseluruhan perjalanan haji juga sangat terkait dengan keteladanan Nabi Ibrahim a.s., yang menggambarkan perjalanan dari pencarian intelektual menuju ketundukan spiritual, sikap labbaik, dialogis, pengorbanan, dan kepedulian terhadap masa depan umat. Perjalanan kemudian menemukan dimensi penyempurnaan di Madinah dan Raudhah sebagai ruang untuk memperkuat cinta kepada Rasulullah, memperbanyak istighfar, memperbarui diri, serta membangun komitmen menjadi muslim yang lebih baik. Dengan demikian, makna filosofis haji dan umrah adalah transformasi dari ritual menuju perubahan batin: menjadi pribadi yang lebih ikhlas, sabar, peduli, tunduk, dan dekat kepada Allah.

Problematika Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Upaya Perbaikannya

Problematika Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Upaya Perbaikannya

Opini  

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan kegiatan pelayanan yang sangat kompleks karena melibatkan jumlah jemaah yang besar, banyak institusi, beragam latar belakang sosial, serta pelaksanaan ibadah yang terkonsentrasi pada tempat dan waktu yang sama. Tantangan di lapangan antara lain kepadatan di Arafah, Muzdalifah, Mina, dan Jamarat, cuaca ekstrem, keterbatasan fasilitas umum, serta kebutuhan khusus jemaah lansia dan jemaah uzur. Kompleksitas tersebut semakin besar karena pelayanan haji juga harus mengintegrasikan berbagai pihak dan sektor, sehingga koordinasi, kedisiplinan, kesabaran, serta penghilangan ego sektoral menjadi bagian penting dalam keberhasilan penyelenggaraan haji.

Pada aspek pelayanan, beberapa persoalan yang menonjol mencakup keterlambatan penerbangan, penerapan Visa Bio yang belum sepenuhnya mudah bagi semua jemaah, kemacetan transportasi dari Muzdalifah, keterbatasan kapasitas tenda dan sanitasi di Armuzna, serta persoalan istithaah kesehatan bagi sebagian jemaah lansia. Kondisi tersebut dapat berdampak pada kelelahan, gangguan pelayanan, pecahnya kloter, keterlambatan proses visa, bahkan meningkatnya risiko kesehatan jemaah. Karena itu, pelayanan terhadap jemaah—terutama lansia—memerlukan pendekatan yang manusiawi melalui empati, komunikasi yang lembut, pemberian rasa aman, respons cepat, serta solusi yang sederhana dan praktis.

Sebagai tindak lanjut, perbaikan penyelenggaraan haji diarahkan pada penyempurnaan sistem transportasi udara, seleksi maskapai yang lebih awal, evaluasi kontrak penerbangan, kajian penambahan bandara tujuan di Arab Saudi, serta reformulasi masa tinggal jemaah di Madinah. Di samping pembenahan teknis, kualitas pelayanan haji juga membutuhkan landasan moral dan spiritual berupa ikhlas, cinta, ridla, rela berkorban, sabar, pantang menyerah, dan tawakal. Dengan demikian, keberhasilan pelayanan haji tidak hanya ditentukan oleh sistem yang baik, tetapi juga oleh kemampuan petugas dalam melayani jemaah dengan hati.

Indonesia Ila Aina?

Indonesia Ila Aina?

Pendidikan  

 

Jelang Hari Pendidikan Nasional 2026 ini, publik geger dengan rencana Kemdiktisaintek yang akan menutup Program Studi (Prodi) yang tidak relevan dengan kebutuhan industri. Tujuannya untuk mengurangi jumlah pengangguran yang setiap setiap tahun terus bertambah dan tidak sebanding dengan serapan tenaga kerja. Prodi harus fokus pada 8 industri strategis: energi, pangan, kesehatan, pertahanan, maritim, hilirisasi, digitalisasi, dan manufaktur maju.

Tentu, rencana ini menuai pro-kontra, malah lebih banyak yang kontra, apalagi oleh prodi yang terancam ditutup. Padahal, tanpa rencana ini pun, seleksi alam telah berjalan. Ribuan sarjana muda, meminjam lirik Iwan Fals, resah mencari kerja, hanya mengandalkan ijazah, langkah kakinya terhenti di depan halaman sebuah jawatan. Belum lagi lulusan SMK, setelah pesta lulusan, esoknya langsung kelimpungan mau kemana?

Kondisi ini sudah lama terjadi, entah kelirunya dimana. Tapi anehnya, algoritma itu tetap ada dan bahkan mengakar ke dalam perut bumi pertiwi. Sekolah dan Perguruan Tinggi tetap jalan, bahkan berebut siswa dan mahasiswa. Semua berebut “calon pengangguran” dan anggaran. Profil lulusan yang akan diciptakan sekolah dan PT, itu hanya ada di lembar kurikulum dan diseminarkan dari tahun ke tahun. Sementara itu, pemerintah, ah sudahlah, pemerintah juga bingung mau membuat kebijakan apa.

Jika melihat ke belakang, Indonesia sejatinya adalah negara agraris yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya bergantung sektor pertanian, juga perikanan dan peternakan. Tapi, prodi-prodi ini sepi peminat. Hidup petani menderita, ikan-ikan dicuri asing, peternakan kalah saing dengan pemodal besar, akhirnya prodi yang terkait dengan industri pangan ini sepi peminat, juga minim dukungan pemerintah. Sawah, kebun, ladang, tambak, semua terpaksa dijual untuk perumahan dan tempat wisata yang modalnya juga utang dari Bank. Klop! Bagi Gen-Z, jelas ogah jadi petani setelah kuliah 4 tahun. Enaknya ya ngopi atau bikin warkop (baca: cafe).

Ketika “dulu” industri manufaktur mulai tumbuh: pabrik tekstil, farmasi, elektronik, hingga rokok berkembang dan menyerap banyak tenaga kerja, sejatinya itu relatif berhasil mengurangi pengangguran. Akan tetapi, kini pabrik mulai lesu. Investor capek tanam modal di sini. Pajak tinggi, aturan ribet, birokrasi berbelit, preman banyak, barang ilegal menjamur. Udah, hancur. Pabrik tutup, buruh di-PHK, industri manufaktur di Indonesia lagi-lagi kalah dengan tetangga sebelah.

Ini masih industri pangan dan manufaktur, belum bicara energi, kesehatan, pertahanan, hilirisasi, digitalisasi dan pangan. Yang terakhir ini, urusan MBG. Entah, itu makhluk apa? Hehehe. Gak perlu dibahas. Sebab, bisa-bisa semua Prodi fokusnya ke sana. 

Pendidikan bukan hanya untuk pasar kerja, tapi untuk kewarganegaraan dan peradaban. Agama, filsafat, seni, sastra, sejarah -bisa saja tidak langsung terserap industri, tapi ia membangun kekuatan berpikir kritis. Tapi, lagi-lagi, sudahkah pendidikan kita dari dasar hingga perguruan tinggi mengajak peserta didik berpikir? Apalagi sudah ada AI dan smartphone.

Selamat Hari Pendidikan Nasional 2026